Beberapa bulan lalu wawancara melalui telepon dapat dilakukan dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Syed Hamid Albar ketika beliau berkunjung ke Libanon. Saat itu sedang ramai penolakan Israel mengijinkan Malaysia bergabung kedalam pasukan PBB di Libanon selatan. Sikap Israel itu tidak begitu jelas sebelumnya kecuali setelah ada pernyataan dari perwakilannya di New York.
Setelah memeriksa keberadaan Syed Hamid Albar, kemudian salah satu teknik yang digunakan adalah menghubungi beberapa nama yang sudah diketahui, misalnya ajudan atau juru bicaranya.
Namun karena perbedaan waktu dengan Kuala Lumpur, sulit menghubungi pejabat yang bisa menghubungkan ke Menlu Malaysia.
Beberapa langkah saya tempuh dan ternyata cukup berhasil.
1. Setelah diketahui berada di Beriut saya memeriksa ke Kedutaan Besar Malaysia di ibu kota Libanon untuk mengontak Menlu Hamid Albar. Nama dan telepon Kedubes Malaysia di Libanon dapat dengan mudah dicek melalui internet. Akhirnya saya mendapatkan tanggapan bahwa delegasi Malaysia tinggal di sebuah hotel top di Beirut.
2. Berbekal nama hotel yang juga nama, address dan teleponnya bisa dikontak. Akhirnya sang operator menghubungkan ke anggota delegasi Malaysia. Maka seorang staf Malaysia mengatakan, akan mengontak staf pribadi Menlu Hamid Albar sehingga bisa didapatkan jawabannya.
3. Setelah mengontak anggota delegasi, maka jalan berikutnya adalah mengontak staf menteri. Kebetulan dengan berbekal nama dan nomor kamar dari staf Malaysia ini saya mengontak ajudan menteri. Kebetulan menanggapi dan diminta kontak beberapa menit kemudian.
4. Setelah janji itu saya mengontak lagi dan ternyata Menlu Hamid Albar sudah siap menerima telepon setelah dihubungkan oleh ajudan. Tentu saja tatakrama dalam wawancara telepon adalah memperkenalkan nama dan nama lembaga kemudian mengutarakan wawancara dan topiknya. Sesudah mendapat ijin, barulah wawancara berlangsung.
Pencarian nomor telepon jika kepada petugas yang tepat akan dapat mempercepat wawancara. Jadi kunci utama adalah menemukan nomor kontak dan berusaha menghubungi ajudan nara sumber dan barulah wawancara. Namun ini sangat tergantung dari kemauan baik ajudan dan staf menteri. Jika mereka menolak maka tidak ada wawancara. Hal ini juga tidak jarang terjadi.
Foto: Bernama
One Comment
Hal serupa ini yang seringkali sulit dilakukan di Indonesia, terlebih untuk beberapa pimpinan kepolisian dan militer. Bukan saja biroktat polisi dan miiter, saya bahkan berpengalaman buruk dengan pimpinan-pimpinan Mujahidin Indonesia semasa liputan di Ambon dan poso. Mereka menolak diinterview, akhirnya reportase saya relatif tidak berimbang. Parahnya –meski ini sangat subyektif, saya merasa lebih ‘nyaman’ meliput di daerah nasrani, karena mereka betul-betul membuka akses untuk keperluan liputan saya. Padahal saya muslim loh…